TUGAS ISD 3
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk menuntaskan informasi soal video yang menggambarkan pembantaian di Kabupaten Mesuji, Lampung.
Menindaklanjuti perintah SBY, maka dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TPF) kasus dugaan pembantaian petani di Kabupeten Mesuji, Lampung yang diketuai Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum LBH Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad), Faisal Riza Rahmat menilai pesimistis bila TGPF dapat mengungkap adanya pelanggaran HAM di Mesuji.
"Pemerintah memang tidak punya keseriusan dalam mengungkap kasus ini, kalau memang serius seharusnya bisa selesai dalam sepekan, ini akan menguap saja," kata Faizal saat berbincang dengan okezone, Rabu (21/12/2011).
Dikatakannya, pemilihan Denny sebagai ketua TGPF hanyalah upaya untuk menjaga agar isu itu tidak berkembang ke isu kegagalan pemerintahan SBY-Boediono. "Denny bisa apa, saat di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum saja, tidak ada hasilnya," singkatnya.
Faizal menambahkan, video kekerasan di Mesuji yang beredar di masyarakat sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa pemerintah gagal dalam melindungi rakyat. "Ini proses pembiaran terhadap rakyat, pemerintahan SBY harus bertanggung jawab atas hal ini," katanya.
Keraguan akan kinerja TGPF sebelumnya juga sempat diungkapkan politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Menurutnya TGPF yang dibentuk oleh Presiden SBY untuk mengungkap fakta kasus pembantaian terhadap petani Mesuji, Lampung tidaklah efektif.
Keraguan Hasanuddin bukan tanpa alasan. Pasalnya, orang-orang yang masuk dalam TGPF justru sebagai pihak yang dituntut bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi pada 2009 silam itu.
“Bagaimana bisa menghasilkan kesimpulan yang komprihensif kalau tim gabungan ini terdiri dari lembaga yang harus bertanggung jawab , seperti polisi, Pemda dan Dinas Kehutanan,” katanya.
(ugo)
OPINI : Pemerintah tidak belajar darimpengaalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya seperti salah satunya tragedy sampit, kejadian ini yang dapat mencoreng nama baik Negara, dalam kejadian Mesuji ini sangat terlihat keberpihakan oknum aparatur Negara yang lebih mementingkan masyarakat lapisan atas, tanpa melihat masyarakat lapisan bawah yang seharus nya mereka mengayomi masyarakat dan tidak membiarkan kejadian mengerikan seperti ini terjadi dan sampe etrsebar luasnya video-video pada saat terjadinya tragedy.
SOLUSI : Marilah menyadarkan diri sendiri khusunya pemerintahan betapa penting nya hak asasi manusia yang semestinya tidak melihat sikaya atau simiskin, hukum dan keadilan harus lah ditegakan. Karena kita lah sebagai masyarakat bangsa yang menentukan Negara ini kedepannya, menjadi penjaga masyarakat yang sudah diamanatkan dan itulah salah satu tugas pemerintahan dan khususnya aparatur Negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar